Dinas Perikanan
Kabupaten pamekasan

Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan No.21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja perikanan tangkap;
  2. Perumusan kebijakan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap;
  3. Perumusan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana, produksi, teknologi, pemberdayaan dan perlindungan nelayan;
  4. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan kawasan minapolitan;
  5. Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
  6. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan sarana dan prasarana, produksi, teknologi, pemberdayaan dan perlindungan nelayan;
  7. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan Bidang Perikanan Tangkap;
  8. Pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan secara menyeluruh, transparan dan akuntabel;
  9. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kepada instansi terkait;
  10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja perikanan budidaya;
  2. Perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi perikanan budidaya;
  3. Perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya;
  4. Perumusan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
  5. Perumusan kebijakan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan perikanan budidaya;
  6. Perumusan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan;
  7. Perumusan kebijakan pengembangan teknologi perikanan budidaya;
  8. Pengoordinasian kebijakan pengembangan perikanan budidaya;
  9. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan kawasan agropolitan; dan
  10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan dan Pengawasan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja pelayanan dan pengawasan perikanan;
  2. Perumusan penyusunan prosedur dan tata cara perizinan usaha perikanan;
  3. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan perikanan;
  4. Pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi, identifikasi pelayanan teknis dan pengawasan perikanan;
  5. Pemberian rekomendasi perijinan usaha perikanan;
  6. Pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsiya.

Bidang Pengolahan dan Penguatan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja pengolahan dan penguatan daya saing;
  2. Perumusan kebijakan pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
  3. Perumusan kebijakan jaminan mutu dan keamanan produk hasil perikanan;
  4. Perumusan kebijakan investasi dan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  5. Perumusan kebijakan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
  6. Perumusan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pengolahan dan pemasaran;
  7. Pengoordinasian kebijakan pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikanan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Informasi Terabaru

Informasi Lebih Banyak